3 Hal Ini Diminta Presiden Jokowi untuk Keluarkan Keppres MotoGP 2017

0
65
Rapat-AG-MotoGP
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas “Persiapan Penyelenggaraan Moto GP 2017 dan Tindak Lanjut Penyelenggaraan ASIAN Games XVIII” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 11 Januari 2016 di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: ww.ksp.go.id

Jakarta (naikmotor) – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas “Persiapan Penyelenggaraan Moto GP 2017 dan Tindak Lanjut Penyelenggaraan ASIAN Games XVIII” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 11 Januari 2016 di Kantor Presiden, Jakarta.

Dikutip dari situs kantor staf presiden, Presiden Jokowi menanyakan perkembangan persiapan-persiapan pelaksanaan Moto GP mengingat waktu semakin dekat. Segala persiapan perlu secepatnya dilakukan mengingat kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah The Indonesian Moto GP Grand Prix 2017-2019.‎

Presiden mengingatkan agar kedua momentum olahraga ini harus digunakan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk memacu prestasi olahraga dan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. “Ini akan menjadi magnet baru pariwisata nasional,” kata Presiden.

Sebagai informasi, pemerintah tengah merampungkan Keputusan Presiden (Keppres) Moto GP Indonesia. Dalam arahannya Presiden juga meminta untuk dikalkulasi beberapa alternatif sirkuit dan segera diputuskan. Penyelenggara MotoGP Dorna Sport SL, mematok target agar Indonesia menyerahkan master plan Sirkuit Sentul sebelum 31 Januari 2015.

Sementara Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto dalam keterangan media usai rapat tersebut menekankan tiga hal yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh pihak Sirkuit Sentul.

“Pertama, menyelesaikan master plan dalam waktu satu minggu oleh Tinton Suprapto, kedua, menyelesaikan kontrak dengan Dorna, dan ketiga, menyerahkan Surat Pernyataan yang berisi kepemilikan Sirkuit Sentul oleh Tinton Suprapto selaku dirut dan Tommy Soeharto selaku komisaris utama. Tujuannya agar keduanya bertanggungjawab jika ada masalah hukum di kemudian hari. Keppres MotoGP tidak akan pernah ditandatangani Presiden jika tiga hal itu tidak diselesaikan,” ujar Gatot seperti dilansir dari kemenpora.go.id.

Gatot mengatakan bahwa arahan Presiden menyatakan masalah MotoGP harus dikaji sungguh-sungguh karena ada penggunaan APBN kepada swasta murni. (Arif/nm)

LEAVE A REPLY

*